Labels

Diberdayakan oleh Blogger.

Senin, 10 November 2014

Dualisme Kepemimpinan DPR RI


Oleh : Bagus Setiawan Hardono

Perseteruan antara pihak KIH (Kualisi Indonesia Hebat) dan KMP (Kualisi Merah Putih) sejak pemilu tanggal 9 Juli 2014 dan bahkan sebelum pemilu, masih berlanjut hingga sekarang. Pihak KMP yang seolah-olah tidak menerima kepemimpinan kubu KIH yaitu Jokowi Dodo seakan-akan ingin membuat sebuah perbandingan di bidang legislatif dan membuahkan hasil yaitu sebuah undang-undang yang membuat DPR RI bisa memilih kepala daerah melalui pemilihan langsung[1]. 

Hal ini menimbulkan persepsi di masyarakat yang menganggap bahwa pihak KMP seakan-akan ingin berkuasa di Indonesia, jika tidak bisa mejadi Presiden Republik Indonesia maka harus bisa menguasai daerah yang ada di Indonesia malalui pemimpin daerah yang mereka pilih sendiri. Hal ini berujung pada pembuatan anggota DPR tandingan dari pihak KIH yang sekarang tidak ada kejelasan kemana arah, dan fungsi DPR tandingan tersebut. Dalam postingan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai dampak dari dualisme kepemimpinan DPR RI dengan tinjauan prinsip ketatanegaraan Indonesia[2].

      A.    Fungsi DPR RI menurut Udang-undang Dasar 1945

Fungsi DPR RI yang diatur dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan[3]. Dalam hal legislasi DPR RI berfungsi untuk membuat dan merancang peraturan perundang-undangan republik Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, dalam fungsi anggaran DPR RI menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, dan dalam fungsi pengawasan DPR RI berfungsi membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak bertentangan dengan undang-undang.

      B.     Dampak dari Dualisme Kepemimpinan DPR RI

Dampak dari dualisme kepemimpianan yang sekarang sedang melanda DPR RI adalah terganggunya fungsi-fungsi DPR yaitu seperti perencanaan undang-undang akan berjalan lambat, penetapan APBN akan berlangsung lama yang mengakibatkan pemerintahan akan lebih lama menjalanan program yang sudah dibuat, dan lain-lain. Lebih jauh jika konflik ini terus berkepanjangan maka DPD dan KPK akan mengalami kebuntuan. Agenda internal DPR akan terbengkalai, agenda prolegnas, pembahasan Perppu Pilkada, pembahasan pimpinan KPK, semua terganggu.

Dalam hal ini harusnya pihak yang berseteru bisa secara dewasa bekerjasama untuk sama-sama mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan. Dalam prinsin ketatanegaraan menurut Tahir Azhary, dalam salah satu poin dalam disertasinya menyebutkan bahwa Indonesia menganut asas kekeluargaan dan kerukunan[4]. Jadi harusnya DPR RI mengemukakan asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pemecahan masalah dualisme kepemimpinan yang sedang di hadapi DPR saat ini. Tidak seperti seseorang atau kelompok yang seakan-akan haus untuk berkuasan dalam sebuah negara. 

Dalam memecahkan kebuntuan ini harusnya para pihak yang terkait bisa secara dewasa menerima dan memberikan kesempatan untuk orang yang benar-benar serius untuk mensejahterakan rakyat tanpa memandang kepada siapa dia memihak. Para anggota DPR RI harusnya lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok. Degan mementingkan kepentingan umum yaitu masyarakat maka diharapkan para anggota DPR RI bisa lebih menerima perbedaan dan menjalani lagi program dan fungsi mereka lebih baik lagi untuk kedepannya.


[1] Tegar Arif. DPR TANDINGAN: Ini Risiko Dualisme Kepemimpinan Parlemen, http://news.bisnis.com/read/20141101/15/269600/dpr-tandingan-ini-risiko-dualisme-kepemimpinan
[2] Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan. (2009). Hukum Tata Negara. Hal. 20
[3] UUD 1945 dan Amandemen. Pasal 20A ayat (1)
[4] Lihat Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum dan Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta, Penerbit Prenada Media, 2003, hal. 97-98
Selengkapnya...

Rabu, 27 Agustus 2014

HAM

Indonesia adalah Negara yang menganut HAM yang secara terang-terangan termuat dalam Undang-Undang Dasar sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah Negara. Dan HAM itu juga yang mendasari adanya berbagai jenis kelompok masyarakat yang bebas secara hukum untuk berekspresi sepuasnya tanpa ada yang melarang ataupun menghalangi langkahnya.
Dengan dilindunginya HAM di dalam Undang-Undang Dasar maka dengan itu pula Indonesia berani mengambil langkah yang besar untuk mengubah sistem pemerintahan yang dulunya sempat menjadi monarki selama beberapa tahun. HAM adalah suatu hak dasar manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi setiap orang yang berada dimuka bumi. Dengan adanya HAM maka setiap manusia bisa hidup dengan tenang dimanapun ia berada selama Negara yang dia tuju menggunakan asas HAM juga.
HAM juga merupakan suatu yang menjadi alasan setiap orang melakukan sesuatu, ikut sesuatu, dan membuat sesuatu. HAM yang dibuat dan dicerna serta dimasukkan dalam sebuah negara secara sempurna tentunya mampu membuat suatu Negara menjadi yang damai, tapi jika HAM itu dimuat dalam keadaan “mentah” maka hal itu hanya akan membuat kekacauan dinegara tersebut. Contohnya di Amerika Serikat, Negara tersebut adalah Negara yang selalu aktif berkumandang tentang HAM. Akan tetapi, HAM yang berada dinegara tersebut terlalu bebas sehingga menyebabkan Negara itu menjadi Negara yang bebas, bahkan seperti Negara yang tidak mempunyai hukum. HAM yang berada di Negara tersebut bahkan bertentangan dengan HAM yang dimaksud dalam semua agama. Dalam agama apapun pernikahan sejenis adalah suatu hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun. Tapi di Amerika yang menganut HAM telah membolehkan pernikahan sejenis tersebut dengan alasan HAM. Sungguh ini adalah perbuatan yang tidak petut untuk ditiru ataupun diikuti. 
Negara lain yang menganut HAM yang belum matang adalah Indonesia. Indonesia yang menganut sitem demokrasi secara tidak langsung harus menjunjung tinggi dan menerapkan HAM dalam hal apapun. Dan itu pula yang menyebabkan Indonesia mengalami berbagai cobaan yang berkaitan dengan HAM. Saat ini banyak orang yang ada di Indoneia sedang menyusun sebuah agenda untuk membuat Indonesia menjadi seperti Amerika, sudah banyak yang mengajukan agar Indonesia membolehkan pernikahan sejenis seperti Amerika dengan alasan yang sama yaitu HAM.
Selengkapnya...

Minggu, 06 Juli 2014

Korupsi dan Kapitalisme di Indonesia



oleh : Bagus S. Hardono 
Setiap saat makhluk yang hidup pasti akan mengalami perubahan entah secara sadar ataupun tidak sadar di sengaja atapun tidak di sengaja. Seperti halnya Negara ini juga, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahunnya selalu ada hal baru yang terjadi. Sesuatu yang baru memang pada dasarnya adalah hal yang wajar terjadi karena semuanya pasti berubah kecuali satu yaitu yang menciptakan perubahan itu. Tapi, jika setiap harinya hanya berubah kearah yang lebih buruk apakah kita hanya akan mendiamkannya saja ? sebagai generasi penerus tentu saja harusnya jawabannya tidak dan akan selalu tidak.
          Betapa mirisnya kita melihat perubahan yang terjadi dinegeri ini utamanya perubahan pada sistem yang dianut oleh negeri ini. Betapa sulitnya para pendiri bangsa membuat dan membangun ideologi yang bisa mengayomi dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia tapi hanya diabaikan begitu saja. Ideologi Indonesia mengalami banyak perubahan dari sejak dahulu sampai sekarang, bahakan sepertinya semua isme-isme yang ada sudah pernah diterapkan di Indonesia.
          Indonesia memang mengenal HAM, tapi HAM yang masuk di Indonesia adalah HAM yang tidak tersharing dan tidak bisa berjalan bersama karakteristik Indonesia sendiri. Kebabasan memang merupakan sebuah syarat agar bisa diakui sebagai Negara oleh Negara lain. Tapi, jika kebebasan melahirkan kerusakan kanapa kita tidak membelenggu saja kebebasan itu ? penjarakan saja kebebasan itu dan biarkan dia menyadari arti kebebasan yang sesungguhnya.
Pada dasarnya kebebasan itulah yang menimbulkan banyaknya ideologi yang ada di Indonesia, dan salah satunya adalah Kapitalisme. Lalu apakah kaitannya antara kapitalisme dan juga suap menyuap yang merajalela di Indonesia ? Kapitalisme pada dasarnya adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. (Wikipedia)
          Akibat daripada itu, banyaknya kepentingan-kepentingan pihak swasta untuk menguasai perdagangan dan ekonomi Negara membuat mereka melakukan segala macam cara salah satu cara tercepat yaitu dengan menyuap pejabat-pejabat pemerintahan yang ada dalam suatu Negara. Tidak tanggung-tanggung yang disuappun mulai dari pejabat kelas teri sampai pejabat kelas kakap. Dan mirisnya, para pejabat itupun seperti tak bermoral dan menerima semua itu untuk kepentingan mereka sendiri. Pada akhirnya apa yang terjadi sekarang ? hampir semua sector industry dikuasai oleh pihak swasta dangan dalih bahwa Negara tidak bisa mengurusnya sendiri maka dari itu bekerjasama dengan swasta.
          Tapi, harusnya kita kembali bertanya apakah yang sebenarnya yang dianut oleh Indonesia ini ? sistem liberal kah ? sosial kah ? atau kapitalis ? jika kita menggunkan liberal maka gunakan liberal seutuhnya dan hapuskan sistem yang lain, jika kita menggunakan sistem sosial maka gunakanlah sistem tersebut begitupun jika menggunakan kapitalis. Karena tidak mungkin ketiga hal tersebut dapat digabungkan dalam satu ranah yang sama. Terdapat sebuah kepentingan diantara tiga sistem tersbut dan akan selalu ada orang yang merasa dirugikandari berlakunya sistem tersebut.
          Indonesia harusnya berani mengambil keputusan, beranai untuk melangkah lebih jauh dengan menggunakan oijakan sendiri tanpa meminjam pijakan orang lain jika benar-benar ingin memperbaiki negeri ini dari segala tindakan suap menyuap. Akan selalu ada tindakan suap menyuap jika terdapat banyak kepentingan di Negara itu. Akan selalu ada yang berusaha mementingkan kepentingan golongan ataupun dirinya sendiri ketika kita berada dalam sistem kapitalis itu. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu adalah Negara dengan sistem sosialis yang berbalut kapitalis atapun Negara yang liberalis yang terbungkuskan kapitalis.
          Sebagai generasi penerus kita harus lebih berhati-hati dalam melangkah dan mengambil keputusan. Kita harus bisa membedakan mana kepentingan rakyat dan kepentingan perseorangan. Jangan samapi kita terjebak dalam sebuah lingkaran kapitalisme nantinya.
Selengkapnya...
 

#About

Hai, terimakasih telah berkunjung. Saya adalah bongkahan kesederhanaan yang diberi nama Bagus Setiawan Hardono. Berasal dari desa Muntoi Timur, Bolaang Mongondow, Sulawasi Utara

#Blogroll


#Blogger news